hutan aceh

hutan aceh
32.657 Hektare Hutan Aceh Berkurang setiap Tahun

Selasa, 15 Juni 2010

Selamatkan Hutan Tropis Aceh!


Tolong rakan dan kawan baca semua rincian berikut...
yang merusak bukan mereka tapi kita semua...
sekarang inilah tugas kita selaku aneuk geogarfi ( AngeO ) unsyiah.. mudah-mudahan kita semua akan jaya dengan masa depan anak cucuk kita semua, tanpa menyentuh sedikit pun tentang alam dan hutan raya...

Istilah
Kehutanan diterjemahkan dari forestry dan telah dike­nal oleh para rimbawan sejak Kongres Kehutanan Dunia ke VI tahun 1962 di Seattle. Namun, persepsi rimbawan tentang penyelamatan hutan masih sangat kurang, sebab tidak semua rimbawan mengikuti perkembangan yang terjadi di tingkat daerah, nasional, maupun internasional.

Masih banyak para rimbawan yang bekerja pada perusahaan Hak Penguasaan Hutan dan Pemerintah, baik di daerah maupun pusat. Pemahaman para rimbawan tentang persoalan kehutanan masih beragam. Bentuk operasionalnya yang merumuskan ben­tuk suatu sistem yang mengutamakan kayu sebagai pengelolaan primadona tidak mengalami perubahan, maka hutan tropis Aceh tinggal kenangan bagi generasi penerus.

Dibandingkan dengan bentuk pengelolaan lahan lainnya, ke­hutanan sebenamya tampil menentukan dengan timber extrac­tion (pemungutan kayu). Akhimya, pengelolaan hutan untuk menghasilkan kayu (timber management) yang didasarkan pada prinsip kelestarian (sustained yield principle) dirumuskan dengan baik oleh Heinrich Von Cotta, pada tahun 1812 dalam bukunya Anweisung zum Waldbau.

Pada tahun 1710 Hans Carl Von Carlowwitz menulis buku “Silvikulturtl Ekonomika” yang menjadi pedoman dalam pen­gelolaan hutan (Supriyanto 1994). Bahkan, Osmaston (1967) menyebutkan bahwa pengelolaan hutan yang teratur sudah dimulai di Prancis sejak keluarnya Ordonansi hutan (Ordon­nance de Melun) oleh Raja Luis XIV tahun 1376. Di England, setelah keluarnya Undang-Undang Kehutanan (Forest Acts) pada 1482 dan 1543, Timber Management sudah dilakukan dengan teratur di daerah Tharandt (Jerman). Di tempat ini berdirinya akademi kehutanan yang bertema dunia. Cotta terpi­lih sebagai direktur. Dia merupakan salah seorang murid Georg Ludwig Hartings, pengajar monokultur pertama, tahun 1791.

Pada saat sistem pengelolaan hutan mulai dirumuskan, perso­alan sosial ekonomi masyarakat belum terakomodir oleh para rimbawan kehutanan.Yang tersirat dalam kebijakan pemerintah adalah hutan dikelola oleh pengusaha untuk mengeksploitasi hutan secara besar-besaran di seluruh pelosok hutan nusantara. Maka terjadilah perubahan sangat pesat terhadap kehutanan.

Timbul kerusakan kawasan hutan tropis di semua pulau besar dan kecil di Indonesia. Termasuk di Aceh.

Kerusakan hutan di Aceh dahulunya disebabkan kebijakan pusat (Jakarta). Namun, sekarang yang menghancurkan hutan tropis Aceh adalah para pengambil kebijakan di Nanggroe Aceh Darussalam sendiri. Mereka menghancukan hutan daerahnya sendiri. Ungkapan ini tercetus pada pelaksanaan salah sebuah acara KP RUU PSDA di Nanggroe Aceh Darussalam. Keru­sakan itu antara lain terjadinya saat pembangunan jalan Ladia Galaska, Illegal logging. Kini timbul lagi rencana Menhut untuk mengaktifkan kembali beberapa HPHdi Hutan Tropis Aceh. Padahal, semua kita tahu bagaimana sepak-terjangnya para pengusaha HPHmemorakporandakan hutan alam tropis Aceh sejak dekade 70-an, tanpa bisa dipertanggungjawabkan sampai sekarang.

Apa yang dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di desa hutan Aceh Tenggara akibat kebijakan itu, Aceh Singkil, Aceh Selatan, Aceh Barat Daya, Nagan Raya, Aceh Tamiang, Aceh Timur, Pidie, Aceh Barat, Bireuen, Pulau Simelue, Aceh Tengah, Gayo Lues, dan Bener Meriah. Hampir semua wilayah Aceh menerima musibah dari kehancuran hutan di daerahnya.

Sedangkan para pengusaha HPH, pengambil kebijakan, tidak pernah merasakan bencana banjir, longsor, sebagaimana yang dirasakan masyarakat di wilayah tadi.

Secara umum, pembabatan hutan di Aceh sangat tinggi. Masyarakat sadar bahwa kemerosotan kualitas lingkungan akan membawa malapetaka pada seluruh alam Aceh dan Sumatera Utara. Mereka juga sadar bahwa penebangan hutan secara liar dapat membunuh makhluk hidup, termasuk manusia. Ke­hancuran hutan alam tropis Aceh juga turut mempengaruhi perubahan iklim global dan kehilangan keanekaragaman hayati yang akan berpengaruh pada daya jual isu-isu kelestarian di Kawasan Ekosistem Leuser dan Taman Nasional Gunung Le­user ke dunia internasional.

Mesti diketahui sudah banyak dana dunia internasional Uni Eropa mengalir ke Indonesia melalui pemerintah dan LSM/NGOuntuk menjaga kelestarian hutan di kawasan Hutan Tropis Alam Indonesia, termasuk Kawasan Ekosistem Leuser. Tahun 2001 dan 2002 dana reboisasi sebesar Rp1,7 milyar un­tuk Aceh Tengah, Rp2,1 milyar untuk Aceh Tenggara dan Aceh Selatan. Namun, realisasinya di lapangan tidak jelas. Padahal, kesadaran masyarakat adat lokal selalu menuntut Menhut sejak tahun 1999 agar masyarakat dilibatkan dalam pengelolaan kehutanan. Pada tahun 1999 masyarakat adat lokal beraliansi dengan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) ikut ter­libat dalam melahirkan Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999. Namun, setelah ini apakah masyarakat adat masih diberi peluang oleh pemerintah untuk mengambil kebijakan yang berpengaruh besar bagi masyarakat?

Menyempitnya wilayah adat/ ulayat mempengaruhi praktik-praktik kearifan adat, bahkan konflik horizontal antar anggota masyarakat adat lokal dengan pengusaha HPHsemakin terjadi.

Nilai-nilai kearifan adat mulai luntur dan eksistensi adat teran­cam. Karena itu, peluang keterlibatan masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya hutan sejak perencanaan hingga pelaksanaan dan pemantauan sangat perlu. Laju kemerosotan posisi tawar masyarakat adat sudah temarginal dengan kebi­jakan pemerintah memberikan konpensansi HPHsecara besar-besaran kepada pengusaha.

Selain itu, masyarakat juga menyaksikan sangat lemahnya para penegak hukum terhadap kebijakan yang telah ada dalam UU Kehutanan No. 41 dan Qanun Aceh No. 14 tentang Pengaturan Hutan di Nanggroe Aceh Darussalam.

Untuk menyelamatkan hutan alam tropis Aceh ke depan, ada beberapa saran yang dapat dilakukan. Pertama, mengutamakan pemetaan kembali pengelolaan hutan oleh pemerintah bersama masyarakat adat di setiap daerah dalam Provinsi NAD. Kedua, melakukan peninjauan kembali atas kebijakan-kebijakan pen­gelolaan sumber daya hutan yang selama ini berlaku dengan memperhatikan prinsip-prinsip RUU PA. Ketiga, mengikutser­takan elemen-elemen masyarakat dalam proses pcngambilan keputusan secara proporsional sejak dari perencanaan, pelaksa­naan, pengawasan, hingga penyelesaian sengketa. Keempat, di dalam peraturan perundang-undangan perlu dijelaskan peran, hak, dan kewajiban pemerintah, masyarakat adat, pengusaha, serta batas wewenang pusat dan daerah dengan porsi terbesar pada daerah yang betul-betul menjamin kelestarian hutannya.■

hanya ini sedikit pesan dari kami mahasiswa FKIP geografi unsyiah, mudah-mudahan dengan pesan ini semua element yang membaca dan mengetahui info ini bisa menjaga lingkungan alam aceh yang asri, terutama sekali hutan yang ada di nanggroe aceh darussalam.. insyaAlllah kedepan ini kami dari mahasiswa Fkip Geografi Unsyiah ingin mengadakan Reboisasi terhadap lingkungan yang bertujuan sebagai upaya mengkorektif hutan yang telah ditibas oleh orang yang tak bertanggung jawab... jika anda ingin menyumbang dan berpartiusipasi silahkan menjumpai staf prodi kami yang beralamat di gedung baru FKIP UNSYIAH.. sekian dan terimakasih atas perhatian saudara.

Diberitahukan
kepada rakan dan kawan se geografi yang bergulat di bidang bola, yang
bahwa besok hari kamis tgl 16 juni 2010 kita adakan rapat di ruang 5
Pgsd jam 03 :00. dengan tujuan menyusun strategi dan pemain untuk
berlagak dilapangan marina pada sabtu tgl 19 juni 2010 jam 03 : 00..
...jadi kami kami harapkan kepada k...awan2 untuk hadir tepat waktu di rapat besok... sekian dan terimakasih dan tolong sebarkan kewan2 yang lain... ♥ ♥