
Tolong rakan dan kawan baca semua rincian berikut...
yang merusak bukan mereka tapi kita semua...
sekarang inilah tugas kita selaku aneuk geogarfi ( AngeO ) unsyiah.. mudah-mudahan kita semua akan jaya dengan masa depan anak cucuk kita semua, tanpa menyentuh sedikit pun tentang alam dan hutan raya...
Istilah Kehutanan diterjemahkan dari forestry dan telah dikenal oleh para rimbawan sejak Kongres Kehutanan Dunia ke VI tahun 1962 di Seattle. Namun, persepsi rimbawan tentang penyelamatan hutan masih sangat kurang, sebab tidak semua rimbawan mengikuti perkembangan yang terjadi di tingkat daerah, nasional, maupun internasional.
Masih banyak para rimbawan yang bekerja pada perusahaan Hak Penguasaan Hutan dan Pemerintah, baik di daerah maupun pusat. Pemahaman para rimbawan tentang persoalan kehutanan masih beragam. Bentuk operasionalnya yang merumuskan bentuk suatu sistem yang mengutamakan kayu sebagai pengelolaan primadona tidak mengalami perubahan, maka hutan tropis Aceh tinggal kenangan bagi generasi penerus.
Dibandingkan dengan bentuk pengelolaan lahan lainnya, kehutanan sebenamya tampil menentukan dengan timber extraction (pemungutan kayu). Akhimya, pengelolaan hutan untuk menghasilkan kayu (timber management) yang didasarkan pada prinsip kelestarian (sustained yield principle) dirumuskan dengan baik oleh Heinrich Von Cotta, pada tahun 1812 dalam bukunya Anweisung zum Waldbau.
Pada tahun 1710 Hans Carl Von Carlowwitz menulis buku “Silvikulturtl Ekonomika” yang menjadi pedoman dalam pengelolaan hutan (Supriyanto 1994). Bahkan, Osmaston (1967) menyebutkan bahwa pengelolaan hutan yang teratur sudah dimulai di Prancis sejak keluarnya Ordonansi hutan (Ordonnance de Melun) oleh Raja Luis XIV tahun 1376. Di England, setelah keluarnya Undang-Undang Kehutanan (Forest Acts) pada 1482 dan 1543, Timber Management sudah dilakukan dengan teratur di daerah Tharandt (Jerman). Di tempat ini berdirinya akademi kehutanan yang bertema dunia. Cotta terpilih sebagai direktur. Dia merupakan salah seorang murid Georg Ludwig Hartings, pengajar monokultur pertama, tahun 1791.
Pada saat sistem pengelolaan hutan mulai dirumuskan, persoalan sosial ekonomi masyarakat belum terakomodir oleh para rimbawan kehutanan.Yang tersirat dalam kebijakan pemerintah adalah hutan dikelola oleh pengusaha untuk mengeksploitasi hutan secara besar-besaran di seluruh pelosok hutan nusantara. Maka terjadilah perubahan sangat pesat terhadap kehutanan.
Timbul kerusakan kawasan hutan tropis di semua pulau besar dan kecil di Indonesia. Termasuk di Aceh.
Kerusakan hutan di Aceh dahulunya disebabkan kebijakan pusat (Jakarta). Namun, sekarang yang menghancurkan hutan tropis Aceh adalah para pengambil kebijakan di Nanggroe Aceh Darussalam sendiri. Mereka menghancukan hutan daerahnya sendiri. Ungkapan ini tercetus pada pelaksanaan salah sebuah acara KP RUU PSDA di Nanggroe Aceh Darussalam. Kerusakan itu antara lain terjadinya saat pembangunan jalan Ladia Galaska, Illegal logging. Kini timbul lagi rencana Menhut untuk mengaktifkan kembali beberapa HPHdi Hutan Tropis Aceh. Padahal, semua kita tahu bagaimana sepak-terjangnya para pengusaha HPHmemorakporandakan hutan alam tropis Aceh sejak dekade 70-an, tanpa bisa dipertanggungjawabkan sampai sekarang.
Apa yang dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di desa hutan Aceh Tenggara akibat kebijakan itu, Aceh Singkil, Aceh Selatan, Aceh Barat Daya, Nagan Raya, Aceh Tamiang, Aceh Timur, Pidie, Aceh Barat, Bireuen, Pulau Simelue, Aceh Tengah, Gayo Lues, dan Bener Meriah. Hampir semua wilayah Aceh menerima musibah dari kehancuran hutan di daerahnya.
Sedangkan para pengusaha HPH, pengambil kebijakan, tidak pernah merasakan bencana banjir, longsor, sebagaimana yang dirasakan masyarakat di wilayah tadi.
Secara umum, pembabatan hutan di Aceh sangat tinggi. Masyarakat sadar bahwa kemerosotan kualitas lingkungan akan membawa malapetaka pada seluruh alam Aceh dan Sumatera Utara. Mereka juga sadar bahwa penebangan hutan secara liar dapat membunuh makhluk hidup, termasuk manusia. Kehancuran hutan alam tropis Aceh juga turut mempengaruhi perubahan iklim global dan kehilangan keanekaragaman hayati yang akan berpengaruh pada daya jual isu-isu kelestarian di Kawasan Ekosistem Leuser dan Taman Nasional Gunung Leuser ke dunia internasional.
Mesti diketahui sudah banyak dana dunia internasional Uni Eropa mengalir ke Indonesia melalui pemerintah dan LSM/NGOuntuk menjaga kelestarian hutan di kawasan Hutan Tropis Alam Indonesia, termasuk Kawasan Ekosistem Leuser. Tahun 2001 dan 2002 dana reboisasi sebesar Rp1,7 milyar untuk Aceh Tengah, Rp2,1 milyar untuk Aceh Tenggara dan Aceh Selatan. Namun, realisasinya di lapangan tidak jelas. Padahal, kesadaran masyarakat adat lokal selalu menuntut Menhut sejak tahun 1999 agar masyarakat dilibatkan dalam pengelolaan kehutanan. Pada tahun 1999 masyarakat adat lokal beraliansi dengan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) ikut terlibat dalam melahirkan Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999. Namun, setelah ini apakah masyarakat adat masih diberi peluang oleh pemerintah untuk mengambil kebijakan yang berpengaruh besar bagi masyarakat?
Menyempitnya wilayah adat/ ulayat mempengaruhi praktik-praktik kearifan adat, bahkan konflik horizontal antar anggota masyarakat adat lokal dengan pengusaha HPHsemakin terjadi.
Nilai-nilai kearifan adat mulai luntur dan eksistensi adat terancam. Karena itu, peluang keterlibatan masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya hutan sejak perencanaan hingga pelaksanaan dan pemantauan sangat perlu. Laju kemerosotan posisi tawar masyarakat adat sudah temarginal dengan kebijakan pemerintah memberikan konpensansi HPHsecara besar-besaran kepada pengusaha.
Selain itu, masyarakat juga menyaksikan sangat lemahnya para penegak hukum terhadap kebijakan yang telah ada dalam UU Kehutanan No. 41 dan Qanun Aceh No. 14 tentang Pengaturan Hutan di Nanggroe Aceh Darussalam.
Untuk menyelamatkan hutan alam tropis Aceh ke depan, ada beberapa saran yang dapat dilakukan. Pertama, mengutamakan pemetaan kembali pengelolaan hutan oleh pemerintah bersama masyarakat adat di setiap daerah dalam Provinsi NAD. Kedua, melakukan peninjauan kembali atas kebijakan-kebijakan pengelolaan sumber daya hutan yang selama ini berlaku dengan memperhatikan prinsip-prinsip RUU PA. Ketiga, mengikutsertakan elemen-elemen masyarakat dalam proses pcngambilan keputusan secara proporsional sejak dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga penyelesaian sengketa. Keempat, di dalam peraturan perundang-undangan perlu dijelaskan peran, hak, dan kewajiban pemerintah, masyarakat adat, pengusaha, serta batas wewenang pusat dan daerah dengan porsi terbesar pada daerah yang betul-betul menjamin kelestarian hutannya.■
hanya ini sedikit pesan dari kami mahasiswa FKIP geografi unsyiah, mudah-mudahan dengan pesan ini semua element yang membaca dan mengetahui info ini bisa menjaga lingkungan alam aceh yang asri, terutama sekali hutan yang ada di nanggroe aceh darussalam.. insyaAlllah kedepan ini kami dari mahasiswa Fkip Geografi Unsyiah ingin mengadakan Reboisasi terhadap lingkungan yang bertujuan sebagai upaya mengkorektif hutan yang telah ditibas oleh orang yang tak bertanggung jawab... jika anda ingin menyumbang dan berpartiusipasi silahkan menjumpai staf prodi kami yang beralamat di gedung baru FKIP UNSYIAH.. sekian dan terimakasih atas perhatian saudara.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar